Lompat ke isi utama

Berita

Diskusi Keker Pemilu, Zulkifli: Pengawas Pemilu Harus Cermat Identifikasi Pelanggaran//

-

Tangkapan Layar Saat Koordiv PP Datin Bawaslu Sulut, Zulkifli Densi Menjelaskan Soal Pemasangan APK yang perlu kecermatan dari Pengawas Pemilu.

LOLAK,BAWASLUBOLMONG — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) hadiri diskusi KEKER PEMILU Episode #9 yang digelar Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui zoom meeting,  Kamis 19/11/2026.

Diskusi dalam jaringan (daring) ini dihadiri oleh peserta eksternal, Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel) serta Bawaslu Kabupaten/Kota se - Sulut, diantaranya adalah  Koordinator Divisi (Koodiv)  Penanganan Pelanggaran dan Datin (PP Datin) Bawaslu Sulut Zulkifli Densi, Koordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sulsel Abdul Malik sebagai pemantik, serta Koordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Harmoko Mando sebagai narasumber.

Adapun tema yang di angkat adalah "Pelanggaran Kampanye di Luar Jadwal dan Penggunaan Atribut Partai serta Alat Peraga Kampanye yang Melanggar Ketertiban Umum"

Zulkifli dalam pengantarnya sampaikan bahwa persoalan kampanye di luar jadwal dan pemasangan atribut partai maupun APK yang melanggar ketertiban umum membutuhkan kecermatan pengawas dalam mengidentifikasi jenis pelanggaran.

“Dari perspektif penanganan pelanggaran, kita harus mampu membedakan mana pelanggaran kampanye sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan mana pelanggaran ketertiban umum sesuai regulasi pemda atau instansi lainnya,” ujarnya.

Ia berharap diskusi ini dapat memperkuat pemahaman jajaran pengawas dalam mengidentifikasi serta menentukan langkah penanganan yang tepat terhadap setiap dugaan pelanggaran.

Memasuki sesi materi, Abdul Malik menjelaskan bahwa kampanye di luar jadwal harus dilihat dari unsur-unsur yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Tidak setiap aktivitas politik dapat serta-merta dikategorikan sebagai kampanye. Pengawas perlu memastikan adanya unsur kegiatan untuk meyakinkan pemilih melalui penawaran visi, misi, program, maupun citra diri peserta pemilu.

Ia juga mengingatkan pentingnya menguji setiap unsur dugaan tindak pidana kampanye di luar jadwal secara cermat, termasuk unsur kesengajaan dan kesesuaian waktu kegiatan dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU. Penanganannya harus melalui mekanisme yang berlaku, baik untuk dugaan tindak pidana maupun pelanggaran administrasi.

Sementara itu, Harmoko Mando memaparkan persoalan pemasangan atribut partai dan APK dari konteks pengawasan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Menurutnya, penertiban tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan kepemiluan, tetapi juga menyangkut estetika, keselamatan pengguna jalan, dan ketertiban fasilitas publik.

Ia menjelaskan bahwa pemasangan APK harus memperhatikan lokasi yang ditetapkan KPU, larangan pemasangan di tempat ibadah, fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, gedung pemerintah, serta lokasi lain yang dapat mengganggu ketertiban umum. Pemasangan pada lahan milik pribadi atau badan swasta juga harus mendapat izin pemilik.

Harmoko turut menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan di lapangan. Mulai dari pencegahan dan patroli pengawasan, kajian serta rekomendasi, pemberian peringatan dan penertiban mandiri, hingga penertiban terpadu bersama Satpol PP, KPU, kepolisian, dan TNI apabila diperlukan.

Melalui diskusi ini, Bawaslu Sulut mendorong penguatan pemahaman regulasi dan koordinasi antarlembaga agar pengawasan kampanye berjalan lebih efektif. 

Pencegahan tetap menjadi langkah utama, namun penanganan dan penertiban harus dilakukan secara tepat sesuai kewenangan, demi menjaga kualitas demokrasi sekaligus ketertiban umum.

Sumber : Humas Bawaslu Sulut

Editor : Humas Bawaslu Bolmong

Tag
Berita