Jaga Netralitas Tokoh Agama, Zulkifli Sebut Sabagai Figur Itu Jadi Rujukan Dalam Kehidupan Masyarakat//

LOLAK,BAWASLUBOLMONG — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Ikuti diskusi KEKER PEMILU Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bahas Peran tokoh agama dan tokoh adat dalam kehidupan masyarakat memiliki pengaruh besar, termasuk dalam dinamika politik dan tahapan kampanye Pemilu,  Senin, 9/10/2026 melalui zoom meeting. 

Rapat telah diikuti oleh 15 Bawaslu Kabupaten/Kota se - Sulut serta Pimpinan Bawaslu Sulut, Zulkifli Densi selaku Koordinator Divisi (Koordiv) Penanganan Pelanggaran dan Data-Informasi (PP & Datin)

Adapun giat diskusi Keker Pemilu sudah memasuki Episode  #6 dengan tema “Netralitas Tokoh Agama, Adat, dan Keberagaman Sosial Budaya dalam Tahapan Kampanye (Larangan Penggunaan Rumah Ibadah dan Fasilitas Milik Pemerintah)”. 

Zulkifli dalam sambutannya menyampaikan bahwa tokoh agama dan tokoh adat di Sulut memiliki pengaruh sosial yang cukup kuat karena menjadi figur yang dihormati, dipercaya, serta menjadi rujukan dalam kehidupan masyarakat.

Kondisi tersebut merupakan kekuatan positif dalam menjaga kehidupan sosial. Namun, dalam konteks kampanye Pemilu, pengaruh tersebut juga berpotensi menimbulkan kerawanan.

Ia menegaskan bahwa setiap tokoh agama maupun tokoh adat tetap memiliki hak politik sebagai warga negara. Meski demikian, terdapat batasan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan kampanye, khususnya terkait penggunaan fasilitas yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

"Iya, pengawas perlu mencermati konteks peristiwa secara utuh, mulai dari bentuk kegiatan, pihak-pihak yang terlibat, hingga ada atau tidaknya unsur kampanye", imbuh Densi.

Dalam jaringan (daring) yang sama diskusi ini Bawaslu Sulut menghadirkan Bayu Mardinta Kurniawan, Koordiv PP & Datin Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebagai pemantik diskusi.

Bayu angkat soal batas pengaturan hukum kampanye terhadap ruang, jabatan, dan otoritas tokoh agama maupun tokoh adat. 

Menurut Bayu, regulasi Pemilu telah mengatur secara tegas larangan penggunaan tempat tertentu serta keterlibatan pejabat publik dalam kampanye.

Namun, pengaturan terhadap tokoh agama dan tokoh adat yang tidak memiliki jabatan publik memiliki ruang yang berbeda. 

Ia jelaskan, tokoh agama dan tokoh adat pada dasarnya mempunyai hak politik sebagai warga negara. 

Dijelaskannya dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, bahwa putusan tersebut memuat tentang penggunaan rumah ibadah untuk kampanye Pemilu dilarang tanpa pengecualian.

Sebaliknya,  fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dapat digunakan sepanjang memperoleh izin penanggung jawab tempat dan tidak menggunakan atribut kampanye.

Sebagai langkah pengawasan, Bayu mengusulkan beberapa upaya, di antaranya memetakan tokoh yang memiliki jabatan ganda.

"menerapkan pengujian unsur kampanye dengan melihat subjek, tindakan, tempat, dan waktu kejadian", tambahnya.

"penting juga membangun kesepakatan etik bersama lembaga keagamaan dan adat serta memperkuat literasi politik masyarakat", sambung dia.

Materi kemudian dilanjutkan oleh narasumber kedua Yossi C. Korah, M.Pd., Anggota Bawaslu Kota Tomohon sekaligus Koordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S).

Yossi jelaskan, pentingnya jaga netralitas tokoh agama dan tokoh adat di tengah keberagaman sosial budaya masyarakat, khususnya di Kota Tomohon. 

Nilai budaya Minahasa, Si Tou Timou Tumou Tou, yang bermakna manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain, perlu menjadi landasan dalam membangun kampanye yang saling menghormati dan tidak merendahkan martabat sesama.

Menurutnya, keberagaman agama, sub etnis, bahasa, serta kelompok sosial di Tomohon perlu menjadi perhatian dalam setiap aktivitas kampanye. 

"peserta pemilu dan tim kampanye harus mengedepankan komunikasi yang santun, menghormati waktu ibadah, serta menghindari narasi yang berpotensi memicu kebencian dan perpecahan", tutur Yossi.

Melalui Diskusi Keker Pemilu Episode #6 ini, Bawaslu Sulut mendorong penguatan pemahaman jajaran pengawas mengenai batasan hukum kampanye sekaligus pentingnya pendekatan sosial budaya dalam mengawal demokrasi. 

Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran, tetapi juga pada upaya menjaga kerukunan, menghormati keberagaman, dan memastikan setiap warga dapat menentukan pilihan politiknya secara bebas tanpa tekanan maupun pengaruh yang menyalahgunakan otoritas sosial.