Ba Cerita HPS Kembali di Gelar, Donny Bahas Soal Rekomendasi Jadi Putusan, Jajaran Lebih Hati-Hati Buat Kajian//

LOLAK,BAWASLUBOLMONG---Ba Carita Hukum dan Penyelesaian Sengketa (HPS) di gelar kembali dengan topik yang berbeda dengan tema "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 104/PUU-XXIII/2025 terhadap Kerja Pengawasan Badan Pengawas Pemilu".

Pemantik dalam diskusi adalah Bawaslu Kota Tomohon, Koordinator Divisi (Koordiv) Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H), Handy Tumiwuda, Kamis, 12/02/2026.

Kegiatan yang dibuka oleh Koordiv HPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Donny Rumagit, mengatakan setiap kabupaten/kota harus menyiapkan tanggapan yang bersifat menyangga atau opini dalam mengembangkan diskusi.

"Tujuannya adalah agar jajaran boleh berbagi pengalaman serta solusi memecahkan masalah kepemiluan, imbuh Donny.

Donny katakan, diskusi ini bukan hanya sekedar ba cerita (obrolan) namun punya bobot serta menghasilkan output yang jelas, tambahnya.

Terkait materi telah dibahas hari ini bukanlah hal yang baru, sebab kata Donny bahwa terkait dengan rekomendasi dimaknai menjadi putusan, justru memberikan penguatan bagi lembaga pengawas pemilu untuk menjalankan tugas-tugas pengawasannya.

"jajaran kita (Bawaslu) harus benar-benar teliti dalam menyusun suatu kajian hukum serta memberikan rekomendasi kepada KPU, agar tidak berbalik menjadi masalah di kemudian harinya", pungkasnya.

Dirinya berharap jajarannya dari Bawaslu Provinsi hingga Bawaslu Kabupaten/Kota nanti akan di berikan bimbingan teknis secara mendalam sehingga ketika dalam menyusun kajian hukum pemilu tidak lagi keliru.

Turut hadir dalam giat adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Sulut, Aldrin A. Christian, Ketua Bawaslu Bolaang Mongondow (Bolmong), Radikal Mokodompit, SE, Akim E. Mokoagow, S.IP, Neila Montolalu, Amd.S serta jajaran staf Bawaslu kabupaten/kota Se- Sulut.