Bawaslu Sulut Matangkan Persiapan P2P di Bawaslu Kabupaten/Kota, Ini Penjelesan Steffen.

LOLAK,BAWASLUBOLMONG---Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang menggabungkan tiga agenda strategis, yakni Assessment Kehumasan, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), serta Persiapan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif dalam jaringan (daring) zoom meeting, Selasa, (21/10/2025).

Peserta yang hadir adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), yakni Ardiles Mewoh dan Steffen S. Linu, serta Pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota dan staf pengelola kehumasan.

Anggota Bawaslu Sulut, Steffen Linu, selaku Koordinator Divisi (Koordiv) Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat yang membuka secara resmi kegiatan sekaligus beri penyampaian bahwa pemberitaan Bawaslu Kabupaten/Kota harus tetap di update sehingga informasi seputar kegiatan Bawaslu terus tersebar di masyarakat.

"Ini penting, sebab publik harus tahu apa yang sedang Bawaslu lakukan selama masa nontahapan yang sedang bergulir", cetus pria yang sering di sapa Niji ini.

Menurut Steffen, peran Humas Bawaslu sangat dibutuhkan karena dari Humaslah, citra dan kepercayaan publik terhadap Bawaslu akan mengalami peningkatan. 

"Iya, Kepala Sekretariat wajib juga memberikan arahan dan kontrol terhadap staf pengelola kehumasan sehingga pemberitaan melalui website dan platform sosial media terus terkoordinasi secara rutin", pungkasnya.

Di waktu yang sama, telah dibahas soal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDBP) sebagai bagian dari upaya memastikan akurasi data pemilih menjelang tahapan pemilu mendatang. Steffen menjelaskan bahwa kegiatan ini penting untuk memastikan Bawaslu aktif dalam mengawal setiap proses PDPB yang dilakukan oleh KPU.

Ditambahkan, persiapan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif yang menjadi wadah pembelajaran bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran politik dan pengawasan bersama terhadap potensi pelanggaran pemilu.

“Kegiatan pendidikan pengawas partisipatif akan menjadi momentum memperluas jejaring pengawasan berbasis masyarakat, sekaligus memperkuat demokrasi di Sulawesi Utara,” tambah Linu.

Melalui kegiatan Rakor ini, Bawaslu Sulut serta Bawaslu Kabupaten/Kota berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi, kapasitas internal, dan keterlibatan publik dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang berintegritas dan partisipatif di masa mendatang.