Ikuti Sesi 3 Bawaslu Mengajar, Arbain Paparkan Soal Penyelesaian Sengketa Informasi Publik//

LOLAK,BAWASLUBOLMONG--- Pengelola laman Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) terus ikuti program Bawaslu Mengajar keterbukaan informasi publik sesi 3, bertajuk penyelesaian sengketa informasi publik, Selasa, 9/6/2026 lewat via zoom meeting.

Materi ini membahas bagaimana Bawaslu menyelesaikan sengketa informasi publik yang di gugat oleh pemohon kepada PPID Bawaslu Kabupaten/Kota. 

Arbain sebut kalau terdapat 2 jenis keberatan dalam sengketa informasi publik (SIP) yakni Keberatan internal dan keberatan eksternal, yang kemudian dijelaskan juga soal permohonan penyelesaian sengketa informasi terdapat 2 garis besar alasan keberatan diajukan sengketa, yaitu Tidak puas atas tanggapan keberatan dari atasan PPID dan Tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan.

"Saat ada permohonan pengajuan SIP maka Bawaslu harus melakukan pendalaman terkait apa saja yang di minta oleh pemohon kepada Bawaslu, manakala soal dokumen dikecualikan, ujar Arbain.

Arbain menjelaskan pemohon ketika mengajukan permintaan dokumen, harus memiliki legal standing secara harfiah memilik badan hukum yang jelas atau identitas yang benar.

"Iya, selain itu penting juga untuk melihat waktu permohonan sengketa apakah memenuhi ketentuan, prematur atau daluarsa", tutur Arbain.

Ia menambahkan, pentingnya optimalisasi peran PPID dalam pengelolaan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota, terutama dalam memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sesuai prosedur.

“PPID memiliki peran strategis dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Karena itu, seluruh jajaran perlu memahami mekanisme pelayanan informasi dan penanganan sengketa informasi dengan baik,” tutup Arbain.