Ikuti Webinar Nasional Pancasila dan Demokrasi Elektoral, Jajaran Staf Bawaslu Bolmong Peroleh Ilmu Bermanfaat//

LOLAK,BAWASLUBOLMONG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) ikuti pergelaran webinar nasional strategis bertajuk "Pancasila dan Demokrasi Elektoral: Peran Bawaslu dalam Menjaga Keadilan Pemilu" yang lakukan secara daring zoom oleh Bawaslu Kota Magelang, Kamis 18/06/2026.

Kegiatan interaktif ini diselenggarakan sebagai upaya edukasi publik sekaligus refleksi mendalam mengenai penguatan nilai-nilai dasar negara dalam implementasi sistem pemilihan demokrasi di Indonesia. Acara dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat, akademisi, serta jajaran pengawas pemilu dari berbagai daerah.

Dalam sesi pemaparan utama, Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Dr. Adrian Yoro Naleng, S.IP., M.Si., bertindak sebagai narasumber yang mengupas tuntas keterkaitan erat antara ideologi Pancasila dan pelaksanaan pemilu.

Adrian menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar simbol negara, melainkan fondasi moral yang wajib menjiwai setiap tahapan demokrasi elektoral di Indonesia.

Beliau memaparkan bahwa keadilan pemilu hanya dapat dicapai apabila para penyelenggara, peserta, dan pemilih menginternalisasi nilai-nilai luhur dari kelima sila Pancasila guna mencegah segala bentuk kecurangan maupun polarisasi sosial.

Lebih lanjut, Adrian menguraikan tantangan nyata di lapangan terkait upaya penegakkan keadilan pemilu. "Seperti maraknya manipulasi data dukungan hingga pentingnya akuntabilitas tata kelola keuangan dalam organisasi pengawas", pungkas Naleng.

Dia menyerukan perlunya peralihan paradigma (shifting paradigm) di tubuh Bawaslu agar menjadi lembaga yang lebih taktis, tangkas, dan responsif. Pengawasan yang transformatif dan kolaboratif dinilai menjadi kunci utama dalam memastikan pemilu berjalan jujur, adil, serta bersih dari praktik politik uang yang mencederai nilai luhur Pancasila.

Melanjutkan diskusi tersebut, Muhamad Amin selaku narasumber berikutnya memberikan penjelasan mendalam yang memperkuat konteks materi sebelumnya.

Dalam pemaparannya, Muhamad Amin menyoroti dimensi kontekstual dari pengawasan pemilu di era kontemporer serta pentingnya partisipasi aktif masyarakat secara inklusif.

Amin katakan, pemilu yang demokratis memerlukan keseimbangan tata kelola antara kelembagaan pengawas formal dengan pengawasan berbasis masyarakat sipil (civic oversight) guna mengawal kedaulatan hak suara rakyat dari hulu ke hilir.

Ia menjelaskan secara komprehensif mengenai kompleksitas sengketa hasil pemilu dan dinamika hukum yang kerap terjadi di ruang sidang elektoral.

"pemahaman regulasi yang matang secara kelembagaan harus berjalan selaras dengan literasi politik masyarakat yang mumpuni", cetus Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah itu.

Konteks ini dinilai krusial agar publik tidak sekadar menjadi objek suara, tetapi juga mampu menjadi subjek aktif yang turut serta mendeteksi dini potensi pelanggaran dan menjaga atmosfer kompetisi yang sehat demi kelangsungan demokrasi bangsa.

Acara webinar nasional ini ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif antara peserta dan para narasumber. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, Bawaslu berharap dapat melahirkan komitmen kebangsaan yang lebih kuat di tengah masyarakat untuk menjaga marwah demokrasi elektoral.

"Pembumian nilai-nilai Pancasila di dalam ekosistem pemilu diharapkan mampu menjadi benteng pertahanan utama dalam menghadapi dinamika politik, sehingga keadilan pemilu yang hakiki dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia", tutup Amin.