Matangkan Sistem Perencanaan dan Penilaian Kinerja PPPK, Heppy Jadi Narsum Orientasi PPPK Se - Sulut//

LOLAK,BAWASLUBOLMONG---Kepala Subbagian Administrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Heppy Egam, S.Kom bawakan materi terkait penyusunan rencana kinerja dan indikator kinerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pada giat orientasi PPPK Gelombang II tahun 2026 se - Sulawesi Utara (Sulut) melalui daring zoom meeting, Kamis, 30/7/2026.

Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kapasitas PPPK dalam menyusun perencanaan kerja yang terarah, terukur, dan selaras dengan tujuan organisasi. Ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan manajemen kinerja di lingkungan kesekretariatan Bawaslu, dengan sasaran seluruh peserta orientasi PPPK agar mampu menyusun rencana kerja individu yang efektif. 

Dalam pemaparannya, Heppy menekankan bahwa penyusunan rencana kinerja merupakan langkah awal yang penting dalam memastikan setiap pegawai memiliki arah kerja yang jelas dan terukur.

“Rencana kinerja yang baik harus disusun secara sistematis dan mengacu pada target organisasi, sementara indikator kinerja harus mampu menggambarkan capaian kerja secara objektif, baik dari sisi kualitas, kuantitas, maupun waktu,” ujar Heppy Egam dalam penyampaian materinya.

Lebih lanjut dijelaskan, penyusunan indikator kinerja menjadi kunci dalam proses evaluasi, karena indikator tersebut akan digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas PPPK. 

"Dengan indikator yang tepat, setiap capaian kerja dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala, sehingga memudahkan dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja", imbuhnya.

Sesi ini juga dibahas bagaimana siklus manajemen kinerja berjalan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi. Proses tersebut, PPPK diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional serta berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian tujuan Bawaslu.

Melalui materi ini, Heppy berharap seluruh PPPK dapat mengimplementasikan rencana kinerja dan indikator kinerja secara konsisten, sehingga tercipta budaya kerja yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil dalam mendukung tugas pengawasan pemilu.