Rakor Pemanfaatan SiGapLapor, Bawaslu Wajib Paham Cara Penggunaannya//

LOLAK,BAWASLUBOLMONG — Jajaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Khusunya subbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum (P3SPH) mengikuti Rapat Koordinasi Optimalisasi Pemanfaatan SiGapLapor dalam Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia (RI) secara daring, Senin (9/11/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan staf Penanganan Pelanggaran dari tingkat provinsi, serta Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran dan staf terkait dari tingkat kabupaten/kota. 

Adapun manfaat SiGapLapor perlu segera dioptimalisasi dalam pengelolaan data penanganan pelanggaran agar dapat menjadi alat bantu kerja-kerja pengawasan Bawaslu pada semua tingkatan. 

Kepala Biro Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI Maria Amelia Sinaga selaku pemantik juga dalam kegiatan ini, mengurai bagaimana penggunaan aplikasi SiGapLapor oleh pelapor dari masyarakat.

Sebelumnya, Optimalisasi pertama dilakukan pada aspek penguatan infrastruktur dan performa sistem. Yakni dengan cara meningkatkan kapasitas server dan kemampuan sistem menghadapi akses bersamaan, sekaligus meminimalkan gangguan, error, dan kegagalan penyimpanan data. 

Berikutnya, pada aspek penyempurnaan proses bisnis. Yakni dengan cara menyesuaikan alur sistem dengan peraturan dan tahapan penanganan pelanggan, serta memastikan kewenangan dan batas waktu terakomodasi.

Kemudian lanjut pada Aspek mengenai peningkatan kualitas data. Optimalisasi perlu dilakukan dengan melakukan validasi, pemutakhiran dan perbaikan data serta meningkatkan kedisiplinan serta ketepatan penginputan. 

Pengembangan fitur dan integrasi. Menyempurnakan dashboard, pelaporan, arsip digital, dan audit trail sekaligus mengembangkan interoperabilitas dengan sistem instansi terkait. 

Optimalisasi juga perlu dilakukan pada aspek penguatan kapasitas pengguna. Yakni melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan operator di seluruh jajaran Bawaslu pada semua tingkatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala,” kata Maria Amelia Sinaga.

Terpisah, Subbag P3SPH Bawaslu Bolmong akan mendukung penuh upaya Bawaslu RI untuk melakukan optimalisasi SiGapLapor agar pengelolaan data penanganan pelanggaran dilaksanakan secara tertib, akurat, mutakhir, terintegrasi, dan akuntabel. 

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penaganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu dijelaskan, penyampaian laporan melalui SiGapLapor dilakukan dengan cara pelapor mengisi data pendaftaran akun pada laman SiGapLapor untuk mendapatkan akses penyampaian laporan. 

Pelapor kemudian menyampaikan laporan melalui laman SiGapLapor dengan menggunakan akses yang telah dikirimkan melalui surat elektronik pelapor yang didaftarkan dalam laman SiGapLapor. 

“Pelapor kemudian menyerahkan bukti penyampaian laporan dan dokumen identitas diri dan bukti secara langsung ke kantor Bawaslu paling lama dua hari setelah pelapor menyampaikan laporan. 

Jadi SiGapLapor ini memang dikreasikan untuk memudahkan publik dalam menyampaikan laporan. 

Karena itu, segala upaya untuk perbaikan dan optimalisasi SiGapLapor menjadi penting dilakukan agar aplikasi ini dapat efektif berlaku pada tahapan Pemilu 2029 mendatang.