Pleno PDPB Tingkat Provinsi, Ardiles Soroti Akurasi Data Pemilih//

MANADO,BAWASLUBOLMONG---Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2025 yang di gelar KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (11/12/2025) siang, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyoroti pentingnya akurasi data pemilih yang telah dimutakhirkan jajaran KPU yang berlangsung selama enam bulan terakhir.

Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh sampaikan dalam rapat itu bahwa pergerakan data yang cukup signifikan dari PDPB Semester I menuju PDPB Semester II harus mendapatkan perhatian.

"Ada pergerakan data yang cukup signifikan, penambahan data pemilih dari semester I hingga semester II ini sekitar 33.000 sekian data Pemilih, dalam rapat pleno Rekap PDPB nanti ini mohon di jelaskan kepada Bawaslu," kata Ardiles.

Di kesempatan itu, Ardiles juga mengapresiasi jajaran KPU yang dengan sungguh-sungguh melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Ia berharap, semoga pelaksanaan rekapitulasi ini semakin baik kedepannya.

Saat yang sama, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas (P2H) Steffen Linu memaparkan sejumlah catatan saran perbaikan Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat rapat pleno rekap PDPB tingkat Kab/Kota.

Ia berharap saran perbaikan tersebut dapat menjadi bahan kroscek jajaran KPU, dan dapat ditindaklanjuti.

Dirinya menyampaikan, pada prinsipnya, pengawasan PDPB yang dilakukan Bawaslu berdasarkan Perbawaslu 1/25 tentang Pengawasan PDPB. "Itu jadi legitimasi kami sekaligus alat panduan dalam pengawasan," ungkap Linu.

Rapat ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara KPU dan Bawaslu dalam memastikan akurasi dan transparansi data Pemilih guna mendukung pelaksanaan Pemilu yang lebih baik.

Sebagai informasi, Rapat Pleno Rekapitulasi PDPB Semester II akan dilangsungkan hari ini Jumat (12/12/2025).

Turut hadir dalam giat tersebut, Ketua KPU Sulut, Kenly Poluan, Kadiv Perencanaan, Data dan Informasi, Lanny Ointu, Kadiv Teknis Penyelenggaraan, Salman Saelangi, Kadiv Pengawasan Internal dan Hukum serta jajaran KPU Kabupaten/Kota.